Latar Belakang

Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisasi, transparan dan akuntabel. Dimana Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali juga mempunyai lembaga teknis yang berbentuk Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umu Provinsi Bali

Dengan diundangkannya ndang-Undang No. 64 Tahun 1958 terhitung mulai tanggal 14 Agustus 1958 telah dibentuk Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Sehingga tanggal 14 Agustus adalah hari jadi Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf D Undang-undang tersebut ditentukanbahwa urusan rumah tangga daerah dan kewajiban daerah dalam lapangan perekonomian dan kesejahteraan, ditentukan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah atau akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai denga maksud dari pasal 5 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 bahwa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga, daerah berhak membentuk dan menyusun Dinas Daeram menurut petunjuk dari Menteri yang bersangkutan, maka sesuai dengan pasal 5 tersebut, dengan Surat Keputusan Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Desember 1958 dibentuk Sekretaris Daerah Tingkat I Bali dan bagian-bagiannya serta Dinas-dinas Daerah Tingkat I Bali diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Daerah Tingkat I Bali.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum waktu itu, sebagaimana pula dengan Dinas-dinas lainnya, belum begitu tegas dan sangat sederhana yang dalam garis besarnya terhadap Kepala Dinas merangkap Bendaharawan, dengan dibantu staf teknis dan staf Pekerjaan Umum Seksi yang dikepalaioleh Kepala PU Seksi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum yang sejak pembentukannya tanggal 1 Desember 1958 dengan sebutan Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Daerah Tingkat I Bali, telah beberapa kali mengalami perubahan organisasi baik susunan organisasi dan tata kerjanya maupun nama/sebutan organisasinya. Secara kronologis perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor: 653/Up.17/56 Tanggal 4 Mei 1968, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 ditetapkan adanya Bagian-bagian pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang terdiri dari Bagian Jalan Umum, Bagian Pengairan, Bagian Tata Bangunan dan Bagian Umum.

2. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 718/Up.17/129 Tanggal 24 Nopember 1969, ditetapkan adanya Seksi-seksi, Bagian-bagian dalam susunan Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

3. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1970,berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor: 172/AP.17/I/171 Tanggal 24 Juni 1970, dengan membatalkan kedua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali tersebut pada butir a dan b di atas,ditetapkan Struktur Organisasi Dinas PU Provinsi Bali yang baru dan Kantor Seksi di Kabupaten-kabupaten. Struktur Organisasi pada waktu itu, dibawah Kepala Dinas PU terdapat Bagian Administrasi Umum, Bagian Pengawas Umum, Bagian Bina Marga, Bagian Pengairan, Bagian Cipta Karya. Dalam perkembangannya kemudian sejak tanggal 6 Pebruari 1980 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor: 6/HOT/I.c/1980, sebutan PU Seksi diubah menjadi Cabang Dinas PU Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Setiap Cabang Dinas PU dilengkapi dengan urusan pembantu pimpinan dan pelaksana yang terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Bina Marga, Seksi Pengairan dan Seksi Cipta Karya.

4. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu sejak diundangkannya sejak tanggal 23 Juli 1974 sebutan/nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali berubah manjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

5. Sehubunagn dengan perkembangan tugas-tugas Bidang Pekerjaan Umum, maka sebagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umu yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1953 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedaan. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada daerah sejak tanggal 27 Juni 1987 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Taun 1953.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 600/3168/PUOD Tanggal 27 Agustus 1987 dinyatakan bahwa Provinsi Daerah Tingkat I Bali tidak termasuk daerah yang akan dimekarkan Dinas PU umumnya menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 061.1/3036/SJ, tanggal 10 Oktober 1987 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Daerah ditegaskan bahwa Provinsi Daerah Tingkat I Bali tidak termasuk Daerah yang akan dimekarkan menjadi 3 Dinas dalam rangka peningkatan status organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali pada prinsipnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 601/2161/SJ Tanggal 29 Juni 1955, perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan polanya dengan pola maksimal.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 6 Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 yang berlaku sampai saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s